SANANA - Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Sula, menganggap Polres Kepsul lemah memberantas peredaran judi toto gelap (Togel) yang marak di Kepsul. Meski sebelumnya pihak MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pihak kepolisian bersama-sama
menandatangi Memorandum Of Understanding (MoU) soal masalah ini, namun
sampai sekarang belum ada hasil yang maksimal.
“Penangkapan beberapa pengecer kecil judi
togel beberapa waktu lalu tak memiliki dampak apa-apa, bahkan semakin
marak, transaksi penjualan kupon togel secara terang-terangan di depan
umum, itu masih tetap terjadi.
Polisi harus lebih serius memberantas togel,”cecar Ketua MUI Kepsul, Fatahudin Robo, di Aula Kampus STAI Babusalam Sanana, Senin (30/3) Tambahnya, selain pihak kepolisian juga perlu peran semua pihak memberantas
penyakit masyarakat itu, karena masalah togel semakin serius, bahkan
dikalangan pelajar dan mahasiswa juga mulai marak.
“Togel ini semakin meresahkan, sebab sudah menggerogoti pelajar dan mahasiswa,”himbaunya.
Sumber : Malut Post
Read more
SANANA – Masyarakat
Kecamatan Sulabesi barat (Sulbar) Kepulauan Sula (Kepsul) mengeluh.
Pasalnya, jalan penghubung ke sejumlah desa dan ke kecamatan lain, belum
juga dibangun pemerintah hingga saat ini. Misalnya, jalan di Desa Waina
dan sekitarnya. Padahal, Kecamatan tersebut
merupakan salah satu kecamatan tertua di Kepsul. Belum adanya akses
jalan, hingga untuk menuju ke wilayah kota masyarakat terpaksa harus
menggunakan jalur laut. Soal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Kepsul, Ikram, SSTP mengatakan, ruas jalan Waina sepanjang 31 KM, kini
masuk dalam SK Gubernur Malut, sebagai jalan provinsi. Sehingga itu pihaknya akan berkoordinasi agar dalam APBD Perubahan atau APBD 2016 provinsi mendatang, dapat dianggarkan. “Harapan kita, dianggarkan pihak provinsi agar jalan yang telah dibangun dengan APBD Kepsul ini, segera tersambung dengan jalan yang dibangun menggunakan APBD
provinsi,” harapnya.
Sumber : Malut Post
Read more
SANANA – Alokasi Dana
Desa (ADD), untuk Kepulauan Sula (Kepsul) mengalami peningkatan dari
sebelumnya sebesar Rp9,3 miliar lebih, menjadi Rp22,2 miliar lebih.
Anggaran itu dibagi pada 78 desa. Hanya saja hingga saat ini kepastian pencairan anggaran ADD belum jelas. Apakah akan dilakukan pertengahan April atau bergeser.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Rusli Sanaba, melalui Kabag Humas Kepsul, Idham Buamona mengatakan, ADD Sula memang mengalami peningkatan, hanya saja untuk pencairannya, kemantrian keuangan masih meminta data jumlah warga miskin di Sula. Setelah data itu masuk, baru bisa dilakukan pencairan. Bila jumlah tersebut
dibagi rata-rata perdesa, maka tiap desa memperoleh Rp200 juta lebih.
Namun, jatah tiap desa akan dilihat dari beberapa aspek. “Jadi nanti
dilihat letak geografisnya, luas wilayah, angka kemiskinan dan jumlah
penduduk,”jelasnya.
Untuk tiap desa, lanjutnya, tidak serta
merta langsung memperoleh Rp1 miliar, tapi akan dilakukan bertahap,
misalnya untuk tahun ini perdesa memperoleh Rp200 juta lebih, tapi tiap
tahun akan terus meningkat hingga Rp1 miliar.
Sumber Malut Post
Read more
06.21
